Share
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Back
PARLEMENTARIA
JUN
13
FPPP Banjarmasin Minta Buku Sekolah Berbau Pornografi Segera Ditarik
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
13
Banjarmasin - Dinas Pendidikan (Disdik) setempat selaku instansi berwenang, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta menarik buku-buku bacaan sekolah, yang berbau pornografi. Permintaan itu dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Fathurrahman dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Banjarmasin, Selasa, sehubungan penemuan buku-buku bacaan anak Sekolah Dasar (SD) di provinsinya, yang berbau pornografi. Menurut wakil rakyat dari PPP yang menyandang gelar Sarjana Pendidikan Islam (SPdI) itu, penarikan secara dini terhadap buku-buku bacaan anak sekolah tersebut, penting, sebagai salah satu upaya pencegahan kemungkinan munculnya seks bebas. "Terlebih terhadap generasi muda bangsa, kita berharap jangan sampai terjadi perilaku seks bebas. Sebab kalau moralitas generasi bangsa terlibat dalam perilaku seks bebas, maka masa depan bangsa akan suram dan bisa hancur," tandasnya. Sebab, menurut politisi PPP yang pernah menjadi guru pada lembaga pen
Read more >>
JUN
13
Ditantang Duel Ahmad Yani , Ruhut Sitompul Ciut
By:
Eko Mahendra Ridho
on
JUN
13
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul adu mulut dengan koleganya, Ahmad Yani yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi III bersama Kejaksaan Agung, Senin (11/6) sore. Perseteruan keduanya terjadi ketika Ahmad Yani menyinggung kasus-kasus yang belum selesai ditangani Kejaksaan Agung. Ruhut tiba-tiba menyela omongan Yani dengan kata-kata, “Mantab, lanjutkan, oke!” Merasa tersinggung, Yani membentak Ruhut. “Diam kau Ruhut, saya sedang bicara. Saya minta agar Ruhut keluar dari rapat ini,” kata Yani dengan menunjuk Ruhut di ruang sidang Komisi III DPR RI, Jakarta. Tak terima, Ruhut balik mengkritik Yani. “Apakah saya tidak boleh bicara kalau anda lagi bicara, jangan mentang-mentang manjangin jenggot saya takut,” sambut Ruhut. “Keluar kalau kau berani. Mari kita selesaikan di luar!” kata Yani menantang Ruhut. Tak lama setelah itu, akhirnya Y
Read more >>
FEB
22
PPP Tolak Angket Mafia Pajak
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
22
Jakarta - PPP putuskan menolak angket mafia pajak. PPP mengambil sikap ini untuk mendukung PD sekaligus menghindari dimanfaatkan oleh kepentingan politik pengusung angket. "Kita semalam sudah rapat dengan Ketua Umum, keputusannya menolak angket mafia pajak karena ada kepentingan politiknya,," ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011). Lukman menuturkan kasus mafia pajak cukup diselesaikan di penegak hukum. DPR tak perlu mempolitisasi angket mafia pajak. "Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI sudah berjalan, tidak perlu angket," tuturnya. Pandangan senada disampaikan Wasekjen DPP PPP, M Romahurmuzy. Ia menilai angket mafia pajak sarat kepentingan politik partai Golkar. "Golkar lebih memanfaatkan angket untuk membersihkan nama baiknya. Sikap dirinya diametral dengan partai demokrat," terang Romi. Romi menegaskan bahwa angket tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan
Read more >>
FEB
22
PPP-Golkar Debat di Paripurna Angket Mafia Pajak
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
22
Jakarta - PPP kembali menyerukan agar semua fraksi di DPR tidak terjebak permainan politik Partai Golkar. Pandangan keras PPP dihadang Partai Golkar yang sejak awal menggalang dukungan angket mafia pajak. "Tidak elok kita terjebak dalam politisasi. Karena itu perlunya standing poin partai masing-masing dalam hal ini. Kami memahami keinginan politik Partai Golkar yang memang punya kepentingan dalam pengusutan angket," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011). Statemen Romi, demikian disapa, disambut tepuk tangan anggota DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin menyambar statemen Romi itu. Ia mengkritisi maksud Romi menegaskan soal kepentingan Golkar. "Perlu diklarifikasi pimpinan, karena yang mengajukan adalah anggota DPR," protes Aziz. Namun, belum Aziz melanjutkan protesnya, langsung dipatahkan oleh pimpinan sidang, Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mempersila
Read more >>
FEB
21
Hak Angket Pajak: Pecah Suara Jelang Hari H
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
21
Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai berubah sikap beberapa jam menjelang usulan hak angket mafia pajak dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa 22 Februari 2011. Fraksi Partai Gerindra memastikan balik kanan. Sementara PPP yang diperkirakan jadi penentu suara, pecah dalam dua kubu. Kondisi itu diperkirakan akan membuat suara fraksi-fraksi, minus Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak mendukung, tidak bulat dalam pengambilan keputusan di paripurna; diterima atau tidaknya usulan hak angket pembentukan Pansus Mafia Pajak. Ketua Fraksi PPP DPR Irgan Chairul Mahfiz mengakui, fraksinya saat ini masih berbeda pandangan menyangkut hak angket mafia pajak. Perbedaan pandangan itu mengakibatkan kekuatan PPP di DPR terpecah dalam dua kubu. Kubu mendukung dan tidak mendukung usulan hak angket. “Kami masih akan mengadakan rapat untuk mencari titik temu dari perbedaan pendapat yang muncul saat ini,” kata Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin 21 Februari 2011. Irg
Read more >>
FEB
21
Sikap Fraksi PPP Soal Hak Angket Ditentukan Besok
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
21
Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI belum menentukan sikap terkait dengan hak angket perpajakan. "Fraksi baru besok akan menentukan sikap," kata salah satu anggota fraksi, Ahmad Yani, saat ditemu di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/02). Yani mengaku belum bisa memperkirakan sikap yang akan diambil oleh fraksinya. Meski demikian, dia berjanji bakal mengambil sikap yang berbeda jika fraksinya ternyata menolak hak angket. "Saya memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPR," kata Yani. Dia menegaskan, pada dasarnya Fraksi PPP mendukung segala bentuk pembongkaran terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak benar. "Ini tidak hanya masalah pajaknya, tapi juga sistem perpajakan di Indonesia yang harus dibenahi," kata anggota komisi III tersebut. Dia yakin, fraksinya akan menghormati sikapnya yang terus mendukung hak angket perpajakan. Apalagi, terdapat dua legislator yang menjadi inisiator hak an
Read more >>
FEB
18
FPPP Tak Larang Anggota Dukung Angket Pajak
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
18
Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket pajak pada Selasa 22 Februari 2011. "Sampai dengan hari Selasa (22/2/2011) kami PPP belum memutuskan sikap terkait hak angket," ujar Romahurmuzy di DPR, Jumat (18/2/2011). Terkait dengan anggota Fraksi PPP Ahmad Yani yang telah membubuhkan tandatangannya mendukung hak angket mafia pajak, tutur dia, partai tidak akan melarang. "Terkait dengan saudara Yani yang memberi dukungan kepada hak angket akan tetap memberikan dukungan," ujarnya. Seperti diberitakan, sampai saat ini Fraksi PPP belum menyatakan sikap akan mendukung atau menolak hak angket pajak. Kendati demikian, anggota F-PPP Ahmad Yani terdaftar sebagai salah satu pengusul hak angket tersebut. (Inilah.com, 18 Februari 2011)DPC PPP Kabupaten Tegal
Read more >>
FEB
18
Romy: PPP Sampaikan Sikap Soal Hak Angket Saat Paripurna
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
18
JAKARTA - Wasekjen PPP, M Rohamurmuzy, menyatakan partainya sampai saat ini belum mau menyatakan sikap terkait hak angket pajak. Meski demikian, dia menyampaikan pihaknya tetap memberikan ruang bagi anggota partainya untuk mendukung hak angket. "Kami belum mau bicara apa-apa sampai paripurna pekan depan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (18/2). Terkait penegakan reward and punishment di dalam Setgab partai koalisi, Romy menyampaikan Setgab merupakan saluran untuk berkomunikasi. Koalisi itu tidak harus selalu sama. "Jadi, tidak bisa dipaksakan mekanisme seperti itu," tuturnya. Inisiator hak angket dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menegaskan dirinya tetap mendukung bergulirnya hak angket. Menurutnya, usulan hak angket bukan sekedar masalah mafia pajak tapi juga pembenahan sistem pajak. "Jika nanti pandangan fraksi di paripurna menolak hak angket, maka saya minta izin untuk berbeda dengan fraksi," tukasnya. (Detiknews, 18 Februari 2011)DPC PPP Kabu
Read more >>
FEB
17
PPP: Hak Angket Pajak Bisa Ciptakan Kegaduhan
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
17
Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan tetap mendukung hak angket perpajakan. Namun demikian PPP masih akan mencermati kompilasi politik yang akan ditimbulkan dan kebijakan pemerintah apa yang akan diselidiki dalam hak angket tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (15/2/2011). "Secara subtansi kita dukung hak angket perpajakan ini. Namun kita masih akan melihat beberapa hal jika Pansus ini dibentuk," ucapnya. Menurut Romahurmuziy, beberapa hal yang akan dicermati adalah komplikasi politik yang akan ditimbulkan dari angket tersebut. "Kompilitasi politik yang akan ditimbulkan dari angket itu. Komplikasi itu kegaduhan yang menyertai perjalanan panitia angket itu, Selain itu juga belum ada fokus kebijakan pemerintah di sana yang akan diselidiki," ucapnya. Wasekjen PPP ini mengatakan hak angket perpajakan berbeda dengan hak angket bank century.
Read more >>
FEB
12
PPP Nilai Negatif Naiknya Tunjangan Presiden
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
12
Jakarta - Kenaikan tunjangan Presiden SBY dinilai sangat tendensius dan sarat kepentingan. Sebab, kenaikan dilakukan setelah presiden bercerita gajinya tidak naik-naik. "Saya kira kalau Kemenkeu melakukan penyempurnaan tunjangan presiden sebaiknya dikaitkan dengan standarisasi remunerasi gaji pejabat negara lainnya. Jangan hanya dikaitkan denga curhat presiden saja, tentu itu sangat tendensius," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011). Menaikkan tunjangan presiden, pada saat ini, menurutnya kurang tepat. Sebab terkesan Kemenkeu hanya menuruti curhat presiden terkait kenaikan gaji presiden. "Itu namanya membiarkan presiden menjadi sasaran empuk dari hantaman pihak yang tidak cocok dengan kenaikan gaji itu," papar Romi. Lebih dari itu, Romi menambahkan, dengan meningkatkan tunjangan presiden namun tanpa melakukan standarisasi gaji pejabat negara lainnya, menurut Romi, justru menjatuhkan marta
Read more >>
FEB
12
Demi Masyarakat, IPB Harus Buka Merek Susu Mengandung Bakteri
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
12
Jakarta - Sekretaris FPPP DPR M Romahurmuzy mendesak IPB segera mengungkap merek susu formula yang mengandung bakteri. IPB tak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha yang mau mencari untung sendiri tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat. "Menurut saya jangan sampai IPB dituduh menjadi bagian dari konspirasi dengan para pengusaha, sebagai institusi akademik sebaiknya IPB membuka selebar-lebarnya masalah ini untuk membantu masyarakat memilih susu yang sehat," ujar Romi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011). Menurut Romi, IPB tak perlu takut mengungkap merek susu yang digunakan dalam penelitian yang terbukti mengandung bakteri. IPB tentu melakukan penelitian berdasarkan standar kompetensi yang tinggi. "Kalau temuan akademik tentu pasti dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel jadi tidak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha," terang Romi. Namun kalau IPB merasa diintimidasi oleh pengusaha tertentu, menurut Romi, b
Read more >>
FEB
10
Fraksi PPP: Penyebab Kerusuhan Bukan Semata-mata Agama
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di beberapa daerah bukan semata-mata disebabkan faktor agama, tetapi lebih karena semakin tipisnya rasa keindonesiaan. "Saya sedih melihat bangsa ini bisa berkelahi hanya karena bola, karena etnis, karena gengsi, karena perbedaan fakultas dalam satu kampus dan lain sebagainya. Sifat asli Bangsa Indonesia yang ramah, gotong royong, saling menghormati tidak ada lagi," katanya dalam diskusi "Kekerasan Agama dan Peran Negara" di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan, keteladanan harus benar-benar ditunjukkan elit bangsa agar rasa permusuhan antaranak bangsa bisa redam. "Terakhir itu adalah Buya Hamka yang memiliki sifat kepemimpinan yang bisa diteladani. Ketika beliau bicara, maka selesai semua masalah," katanya. Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, mengatakan bangsa Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika yang tidak dimiliki bangsa lain. Toleransi
Read more >>
FEB
10
PPP: Kalau Mau Damai, Hapus Ahmadiyah
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
JAKARTA - Rakyat saat ini menunggu tindakan nyata dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan sampai kekerasan atas nama apapun terulang lagi di Tanah Air. Kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Presiden tidak perlu hanya mengimbau dan prihatin, harus ada tindakan tegas. Kalau aparat di bawah tidak mengambil sikap tegas, ini semakin merendahkan integritas Presiden. “Jika Presiden mau mengambil tindakan nyata, kita di DPR siap mendukung,” katanya di Jakarta, Kamis (10/2/2011). Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Fraksi PPP Asrul Azwar mengatakan bahwa ujung pangkal kekerasan yang terjadi di Cikeusik adalah keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Karena itu, jika ingin kekerasan tak terulang lagi, maka Ahmadiyah harus dibubarkan. “Saya tidak tahu persis kenapa Presiden tidak mau ambil sikap tegas tentang pembubaran Ahmadiyah. Lebih bijak Presiden jika mengeluarkan Ahmadiyah dengan keppres sebab SKB tiga menteri itu filosofinya adalah supaya Ahmadiyah t
Read more >>
FEB
10
Fraksi PPP: SBY Tak Tegas Soal Ahmadiyah
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
Jakarta - Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak tegas menyelesaikan polemik keberadaan Ahmadiyah. "SBY tidak tegas soal Ahmadiyah. Jangan ada pencitraan lagi soal Ahmadiyah. Bubarkan Ahmadiyah," tegas Hasrul berapi-api dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/2/2011). Menurut Hasrul, selama Ahmadiyah tidak membubarkan, gesekan konflik antarumat Islam akan terus terualng di kemudian hari. "Selama Ahmadiyah tidak dibubarkan, selama itu pula akan selalu muncul konflik," ujarnya. Namun, Hasrul tak sependapat dengan aksi kekerasan oleh kelompok tertentu terhadap Jamaah Ahmadiyah. "Dalam negara ini, tidak boleh main hakim sendiri, bertindak anarkis, dan menghakimi. Tidak boleh bertindak sendiri," tegasnya. (Inilah.com, 10 Februari 2011)DPC PPP Kabupaten Tegal
Read more >>
FEB
10
PPP: Ahmadiyah Aliran Sesat, Bubarkan Saja
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
Jakarta - Seharusnya yang pemerintah bubarkan adalah keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Ajaran itu jelas menyimpang dari Islam dan jumlah penganutnya tergolong sedikit. "Ahmadiyah adalah aliran sesat, karenanya harus dibubarkan. Apa keberatan SBY membubarkan Ahmadiyah? SBY tidak tegas soal Ahmadiyah, cuma 50.000 kok mereka," ujar Ketua FPPP DPR, Hasrul Azhar, dalam dialektika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011). Menurutnya, pembubaran Ahmadiyah merupakan langkah konkrit untuk memutus mata rantai kekerasan yang berulang kali terjadi. Selama aliran tersebut bisa terus melakukan aktifitasnya yang menistakan ajaran Islam di Indonesia, selama itu pula kekerasan keagamaan tidak akan selesai. "Sepanjang tidak dibubarkan maka sepanjang itu akan terjadi konflik. Ahmadiyah berlindung di balik keberagaman beragama, itu adalah penistaan agama. Bubarkan saja Ahmadiyah," tegas Hasrul. Opsi lain, menurut Hasrul, Ahmadiyah harus keluar dari Islam. Tida
Read more >>
FEB
10
Menag Apresiasi DPR yang Ingin SKB 3 Menteri Jadi UU
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menaikkan 'status' SKB 3 menteri menjadi Undang-undang. Menteri Agama Suryadharma Ali mengapresiasi langkah DPR ini. "Memang saya apresiasi kepada Komisi VIII untuk merubah status SKB tersebut menjadi UU Kerukunan Umat Beragama. Menurut saya dengan UU tersebut kekuatan kerukunan beragama akan lebih kuat dari segi hukumnya," kata Suryadharma. Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011) dini hari. Jika kelak menjadi UU, menurut Surya, pihak-pihak yang berwenang akan tidak ragu untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga, penuntasan kasus-kasus serupa menjadi lebih mudah. "Kalau jadi UU bisa menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak," imbuhnya. Undang Dialog Menteri Agama dijadwalkan juga akan menggelar dialog dengan Ahmadiyah serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini mendukung dan berseberangan d
Read more >>
FEB
10
Menag: Ahmadiyah Qadiyan yang Sesat
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
Jakarta - Ahmadiyah terbagi menjadi menjadi dua aliran, Qadiyan dan Lahore. Namun Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) hanya menyatakan Ahmadiyah Qadiyan yang sesat. "Yang sesat adalah Ahmadiyah Qadiyan. Karena ajarannya bertentangan dengan Islam," ujar SDA saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011) malam. Menurut SDA, ajaran Ahmadiyah Qadiyan yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi telah menyimpang dari ajaran Islam. SDA pun menyampaikan pendapatnya untuk mengatasi permasalahan ini. "Kemarin saya secara pribadi mengusulkan, untuk masalah Ahmadiyah ini ada empat solusi. 1 Mereka dibuatkan sekte baru, dilarang, dimasukan kembali ke ajaran Islam atau kita biarkan saja," terangnya. Namun SDA sendiri lebih condong agar para pengikut Ahmadiyah Qodiyan tersebut kembali masuk ke Islam. Menurut politisi PPP ini, para pengikut Ahmadiyah Qodiyan mendapatkan pemahaman yang salah se
Read more >>
FEB
10
PPP Santai Saja Kalau Moncong Putih Masuk Kabinet
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
10
Jakarta - Isu masuknya PDIP ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II terus menuai tanggapan mitra koalisi pemerintahan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pintu masuknya menteri dari partai oposisi tersebut. "Sikap kami menyambut baik dan terbuka saja kalau PDIP mau masuk ke dalam kabinet," ujar Ketua FPPP DPR, Hasrul Azwar, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011). PPP juga tidak akan banyak protes jika dilakukan reshuffle kabinet. PPP yakin tidak akan tergusur reshuffle kabinet. "Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden, PPP tidak merasa terancam," terang Hasrul. PPP berharap semua partai koalisi menghargai hak prerogatof presiden. Susunan kabinet menjadi kewenangan penuh presiden dan tak boleh diganggu gugat. "Kita tidak keberatan terserah presiden, formulasinya juga sepenuhnya kewenangan presiden. Kami hanya bisa menerima itu," tandasnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)DPC PPP Kabupaten Tegal
Read more >>
FEB
09
PPP Desak Kadernya di Kabinet Bubarkan Ahmadiyah
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
09
JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali didesak untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak, insiden kekerasan akan tetap akan terjadi. "Kalau tidak dibubarkan akan begini terus," ujar anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar saat rapat kerja dengan Kapolri dan Menteri Agama di gedung DPR, Rabu (9/2/2011). Menurut Ketua Fraksi PPP itu lembaga-lembaga Islam di Indonesia seperti MUI, bahkan ulama dunia sudah melarang Ahmadiyah dan menganggap ajarannya terlarang. Ia juga heran kenapa pemerintah Indonesia hingga sekarang belum membubarkan Ahmadiyah. "MUI melarang, Ulama dunia sudah melarang, apalagi alasan pemerintah Indonesia untuk membubarkan," jelasnya. Hasrul juga menjelaskan bahwa Ahmadiyah sudah menjadi pemicu kekerasan sejak lama di Indonesia. Sejak tahun 1930 di Sumatra Timur mereka pernah diusir dari Indonesia. "Ahmadiyah berdiri sekitar tahun 1925, tahun 1930 di Sumatra Timur Ahmadiyah sudah menjadi penyebab kekerasan," tandasnya. (Inilah.
Read more >>
FEB
02
Keputusan MK Pengaruhi Hak Angket Pajak?
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
02
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah keputusan MK pada Senin 31 Januari tersebut akan mempengaruhi Hak Angket Perpajakan di DPR? "MK membatalkan UU Angket tahun 1954. Angket sekarang itu kan diatur dalam Undang-Undang MD3," kata inisiator Angket Perpajakan, Ahmad Yani, kepada VIVAnews.com, Selasa 1 Februari 2011. Undang-Undang MD3 yang dimaksud yakni Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota Komisi III bidang Hukum DPR tersebut mengutip pernyataan MK yang mengatakan Hak Angket dijamin oleh konstitusi. "Itu yang betul. MK mengatakan itu sebagai negative legislation [membatalkan, meniadakan sesuatu yang tadinya ada]. Tidak membuat norma baru. Kewajiban kami untuk penyempurnaan," jelas politisi dari Fraksi PPP ini. Bahkan, lanjut Yani, saat ini dukungan Hak Angket terus bergulir dan sudah tembus 100 orang. Belum lagi adanya p
Read more >>
FEB
02
Ketua Fraksi PPP Minta Hubungan Nunun dan Miranda Diselidiki
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
02
Jakarta - Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar mendatangi Rutan Cipinang untuk menjenguk kader PPP yang tersangkut kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom. Azwar meminta agar hubungan Nunun Daradjatun dan Miranda Goeltom diselidiki. "Mereka ini dituduh menerima suap. Pemberi suap saat ini belum disentuh. Semua mengakui mereka menerima dari Nunun," kata Hasrul usai menjenguk rekan-rekannya di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2011). Hasrul meminta KPK menyelidiki hubungan antara Nunun dengan Miranda Goeltom. "Apakah perusahaan Nunun menerima fasilitas dari Miranda selama dia menjabat Deputi Gubernur Senior BI? Kenapa Nunun bisa memberikan uang begitu banyak?" katanya. Hasrul datang beserta istrinya dengan menumpang mobil Honda CRV hitam dengan nomor polisi B 54 HA. Ia berada sekitar satu jam di Rutan Cipinang. "Baru hari ini saya sempat melihat mereka karena sibuk di partai dan di DPR," katanya.
Read more >>
FEB
01
PPP Yakin Tak Ada Pemakzulan dalam Angket Pajak
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
01
Jakarta - Fraksi PPP tidak melihat adanya kemungkinan gerakan pemakzulan dalam hak angket perpajakan. Fraksi berlambang Kabah ini menilai guliran angket hanya untuk selesaikan masalah pajak. "Tidak ada urusannya dengan presiden," ujar Romahurmuzzy, anggota Fraksi PPP melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Senin (31/1). Menurut Romy, begitu panggilan akrabnya, polemik angket DPR murni untuk menyelesaikan permasalahan terkait perpajakan. Salah satunya adalah soal penerimaan negara yang tidak maksimal dari sektor pajak. Pansus, kata Romy, bertujuan tidak hanya untuk mengetahui alasan kebijakan soal perpajakan. Namun juga terkait oknum para pegawai atau pejabat pajak yang selama ini membuat pajak di Indonesia menjadi bermasalah. Polemik soal pembentukan pansus angket perpajakan menghangat setelah politisi dari Demokrat dan PKB mundur. Beberapa kalangan pengamat politik menilai gerakan ini akan gembos karena ada kemungkinan diselesaikan melalui konsolidasi di setgab
Read more >>
FEB
01
DPP PPP Desak Penyelesaian UU Keistimewaan DIY
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
01
Jakarta - DPP PPP berencana meugaskan fraksinya di DPR RI agar segera menyelesaikan RUU DIY pada tahun 2010. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum DPP Chozin Chumaidy di Jakarta, Kamis (28/1), aturan tersebut sangat mendesak. Seperti diketahui, proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melalui penetapan, Sultan HB X sebagai Gubernur dan Sri Pakualam sebagai Wakil Gubernur. "Karena salah satu bentuk keistimewaan Jogjakarta adalah pada aspek kepemimpinan, yaitu Sri Sultan/Sri Paku Alam menjadi Kepala Daerah secara langsung," kata Chozin. Mekanisme seperti ini, lanjutnya, sudah berjalan sejak lahirnya Jogakarta, dan diatur dalam perundang-undangan, mulai UU tentang DIY sampai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. RUU DIY saat ini tinggal melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh DPR priode 1999-2004 yang terpotong oleh berakhirnya masa jabatan DPR. "Juga terpending satu butir masalah karena belum adanya kesepakatan antara Depdagri deng
Read more >>
FEB
01
Politikus PPP Ini Dukung Angket Pajak
By:
Eko Mahendra Ridho
on
FEB
01
Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan usul Angket Mafia Pajak sudah memenuhi syarat minimal 25 pendukung. Menurutnya, angket ini bukti keseriusan memberantas mafia pajak. "Angket kelihatan betul siapa yang serius memberantas mafia pajak," kata Ahmad Yani di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 31 Januari 2011. Menurut Ahmad Yani, para penanda tangan umumnya dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. "Belum semua sempat tanda tangan," kata Ahmad Yani. Ahmad Yani akan ikut meneken usulan, meski Fraksi PPP seperti disampaikan Ketua Fraksi Hasrul Azwar menyatakan partainya menarik dukungan. PPP mengikuti langkah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat yang menarik diri. Awalnya, usulan ini akan dimasukkan hari ini. Namun salah satu inisiator yakni Bambang Soesatyo menyatakan diundur sampai Rabu 2 Februari 2011 ini. (Vivanews, 31 Januari 2011)DPC PPP Kabupaten Tegal
Read more >>
More Posts
© Copyright 2008-2013
DPC PPP Kabupaten Tegal
| Design by
Eko Mahendra Ridho
| PPP Rumah Besar Ummat Islam Indonesia
Back to Home
Design
a Mobile Site
View Site in Mobile
|
Classic
Share by: